Global Cyber News.Com|Ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan atau kebersamaan, kerakyatan dan keadilan, itulah cakupan pedoman atau ideologi negara yang telah dijadikan patokan untuk pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Karena itu, semua gerak dan aktivitas patut mengacu kepada Tuhan, manusia, persatuan atau kebersamaan, rakyat (orang banyak) serta adil untuk semua orang Indonesia tanpa kecuali.
Lalu sungguhkah semua itu telah diniatkan serta direncanakan dan dilakukan dengan mengacu pada sila-sila Pancasila yang telah kita sepakati sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indobesia ?
Inilah masalah krusial bagi negara dan bangsa Indonesia yang acap lalai — atau bahkan secara sadar dilanggar — hanya untuk kepentingan sendiri dengan abai bagi kepentingan orang banyak.
Sekreraris Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya mengatakan bahwa Dewan Pengarah BPIP yang baru dilantik Presiden akan terus melanjutkan tugas untuk membumikan Pancasila di seluruh tanah air, baik melalui pendidikan formal maupun lembaga kenegaraan. Ini artinya, ada kesadaran bahwa Pancasila masih berada di awang-awang — belum membumi — sebagaimana idealnya untuk dijadikan penjaga hati nurani serta rasa kebangsaan (nasionalis) pada setiap jati diri bangsa, utama bagi para penyelenggara negara dan pemerintahan yang harus dan wajib nenjadi panutan, penjaga dan motor penggerak dari segenap sendi kehidupan berbangsa maupun bernegara secara baik dan benar sesuai dengan rincian dari sila-sila Pancasila.
Toh, selaku pemangku amanah rakyat, Wisnu Bawa Tenaya juga telah mengajak seluruh warga masyarakat untuk saling berkalaborasi dalam upaya membangun peradaban dunia, seperti yang dilansir Biro Pers, Media dan Informasi Sekrerariat Presiden). Bahkan Prof. Yudian Wahyudi Kepala BPIP mengajak seluruh elemen untuk menjadi bagian penting dalam menyelesaikan tantangan bangsa saat ini dan masa depan. Karenanya, Pancasila sebagai ideologi bangsa kata Yudian Wahyudi (mestinya ideologi negara dan falsafah bangsa) dapat memberi kerangka nilai yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang diorientasikan pada Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan atau kebersamaan, Kerakyatan dan Keadilan bagi seluruh rakyat. Bukan justru dijadikan tempat berlindung untuk memperkaya diri sendiri seperti yang cenderung terjadi selama ini. Dan akibatnya, pengurasan sumber daya alam dan perilaku korup serta pentahgunaan wewenang jadi semakin ugal-ugalan dilakukan, hingga terkesan mendapat pembiaran dari aparat pemerintah yang berkewajiban mencegah dan melakukan pemberantasan dengan jujur dan baik hingga bersih. Tidak justru terkesan ikut memanfaatkan keculasan yang dilakukan oleh para elite pemerintah yang ada.
Implentasi dalam mengamalkan sila-sila dari Pancasila — umumnya dari para penyelenggara negara — jelas akan menunjukkan sikap munafik dan pantas dikutuk. Sebab bagi warga kebanyakan yang diharap dapat ikut mendukung serta memberikan konstribusinya dalam membumikan Pancasila, malah cenderung ikut mbalelo dengan cara dan model pilihannya sendiri.
Setidaknya, upaya upaya untuk selalu mematut diri itu pun harus dan wajib dimulai dari lingkungan BPIP sendiri yang terkesan sangat berlebihan telah menelan banyak dana, namun tidak jelas pelaksanaan programnya, kecuali sebatas serimoni belaka.
Kisah tragika serupa nyaris sama dengan program Empat Pilar yang dilakukan DPR-MPR RI yang sudah salah sejak awsl merumuskan materi pokoknya, sehingga Pancasila pun disebut sebagai pilar, bukan pondamen dari pijakan untuk segenap gerak langkah babgsa dan negara Indonesia. Jadi sudah mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya program yang hendak dilakukan kemudian, sudah pasti bersalahan.
Koreksi untuk program dan perencanaan kerja dari BPIP sendiri seperti tidak bisa disentuh oleh warga masyarakat umum yang juga sudah diminta untuk ikut berpartisipasi aktif dalam usaha membumikan sari pati Pancasila yang sudah disadari masih berada di awang-awang itu.
Contohnya gaung dari peringatan Hari Lahirnya Pancasila pada 1 Juni 2022 di Ende — meski sudah dihadiri oleh Presiden dan Kepala BPIP, toh slogannya pun nyaris tidak terdengar di seluruh pelosok tanah air. Meski selalu saja disebut-sebut dari Sabang hingga Pulau Rote. Soalnya, BPIP sendiri dibuat dengan selera elitis, seperti tidak boleh disentuh oleh rakyat jelata yang selalu dijadikan obyek tumpuan atas semua kesalahan. Maka itu, janji BPIP hendak membumikan Pancasila bersama segenap elemen masyarakat, sungguh sangat dinantikan wujud realisasinya yang nyata. Bukan janji yang diumbar untuk sekedar dapat segera mengesahkan anggaran proyek yang didulang dari keringat rakyat.
Banten, 8 Mei 2022
Red.
