Catatan Karut Marut Pemerintahan Desa Sepanjang Tahun Selama Periode (Bag. 1)

Global Cyber News.Com|Manakala kita cermati, sepanjang tahun (Januari s.d. Desember), setiap tahun sejak
berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kalender kegiatan pemerintahan
desa atau Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa mayoritas di seluruh Indonesia selalu karut-marut pelaksanaannya.

Kondisi karut-marut Tata Pemerintahan Desa, baik ata Kelola Desa, Tata Niaga Desa maupun Tata Sosial Desa ini bila dicermati, dapat ditemukan penyebabnya, antara lain:

1. Pemrintah Pusat terlalu percaya kepada Pemerintah Daerah atas persoalan Tata
   Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa
2. Pemerintah Propinsi banyak yang tidak cermat dalam mengevaluasi regulasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola
   Desa maupun Tata Niaga Desa.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota banyak yang gagal paham dengan regulasi dari Pemerintah Pusat yang mengatur tata kelola desa, akibatnya banyak regulasi di
   daerah yang mengatur tata kelola desa menabrak regulasi Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota banyak yang dengan sengaja mengabaikan regulasi dari Pemerintah pusat terkait dengan tata kelola desa dengan alasan otonomi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota banyak yang asal-asalan dalam menempatkan
   pejabat dan/atau pegawai di SKPD/OPD yang memiliki tugas, kewajiban, dan
   kewenangan membina Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun
   Tata Niaga Desa.
6. SKPD/OPD sektoral masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan
   Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era Undang-undang
   Nomor 6 Tahun 2014.
7. Lembaga publik atau NGO masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era
   Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya sosialisasi.
8. Pemerintah Desa masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan Desa,
   baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya pembinaan dan semangat belajar.
9. BPD masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya pembinaan dan semangat belajar.
10. LKD masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya pembinaan dan semangat belajar.
11. Ormas dan Orpol tingkat desa masih banyak yang tidak memahami Tata
    Pemerintahan Desa, baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era
    Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya sosialisasi dan semangat
    belajar.
12. Masyarakat desa masih banyak yang tidak memahami Tata Pemerintahan Desa,
    baik Tata Kelola Desa maupun Tata Niaga Desa di era Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 karena minimnya pembinaan, sosialisasi dan semangat belajar.

Sekarang bagaimana dengan desa anda

Red.