Global Cyber News.Com|Menemukan kesesuaian antara kemampuan seseorang dengan suatu jabatan bukanlah perkara yang mudah, banyak yang ingin jadi menjadi accounting dengan latar belakang sarjana hukum, atau pada bagian lain kita dapati seorang montir sepeda motor yang berasal dari insinyur pertanian dan cerita lainnya yang sering kita dapati mengenai hal itu. Apalagi jenjang karir politik untuk menduduki jabatan seorang Bupati atau Walikota, atau menjadi seorang Gubernur. Tentu saja jabatan itu membutuhkan kemampuan yang kompleks hingga diharuskan melengkapi pengetahuan yang global serta melintasi dari latar belakang pendidikan yang didapatinya secara formal.
Bahkan dalam skala perusahaan yang notabenenya hanya memiliki struktur yang kecil saja, penguasaan bidang akan terasa sulit dimiliki oleh seseorang. Sebut saja ketika permohonan pindah posisi dari seorang staf keuangan yang ingin pindah sebagai marketing, atau staf operasional yang ingin duduk di bidang personalia. Sungguh hal itu tidak mudah dilakukan begitu saja, mengingat pendalaman serta penguasaan bidang masing-masing tersebut yang membutuhkan adaptasi baik secara administrasi mau pun skill khusus guna menguasai pekerjaannya. Belum lagi kita membicarakan kemampuan inovasi dari ide dan gagasan mereka guna menciptakan kemajuan dibidang tersebut.
Demikian pula sekiranya dalam hal kenaikan jabatan. Terlepas hal itu terkait dengan integritas dan kapasitas seseorang, namun kedudukan itu mengacu kepada dua hal apakah penguasaan bidangnya menjadi lebih tinggi secara integral atau menjadi lebih luas secara horizontal. Namun demikian kita semua memahami bahwa sesungguhnya kenaikan kedudukan jabatan disertai dengan kompleksitas persoalan yang menuntut penguasaan leadership yang lebih cakap pula, baik dilihat dari bertambahnya jumlah personil yang dibawahinya, atau bertambahnya luasnya cakupan wilayah yang harus dikuasainya. Disinilah kemampuan dari seseorang itu harus disesuaikan dengan wadah jabatan yang akan diembannya.
Dari fakta itu kita sedikitnya dapat mengambil kesimpulan bahwa kenaikan jabatan atau kedudukan itu tentu merupakan keadaan yang jauh berbeda dari posisi sebelumnya. Jika seorang Bupati / Walikota yang biasanya hanya membawahi seperangkat kepala dinas dan setingkatnya sebagai bagian dari penguasaan vertikal, serta membawahi beberapa camat berikut jajaran desa / kelurahan termasuk perangkatnya yang menjadi penguasaan horizontal. Maka seorang Gubernur akan membawahi penambahan yang berkali-kali lipat dari jabatan / Kedudukan selaku Bupati / walikota yang pernah diembannya. Sehingga persoalan penguasaan bidang dan sektornya tentu membutuhkan derajat yang lebih tinggi pula.
Kemampuan mengendalikan orang lain / personil bawahan sebagai pemanfaatan SDM yang dikelola secara baik dalam upaya melakukan optimalisasi hasil pada tujuan dan sasaran target kerja memang merupakan bagian terpenting. Namun hal itu tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan kepada kepercayaan terhadap bawahannya yang memiliki penguasaan bidang dan sektor tersebut. Sebab dibutuhkan cara menilai, melakukan evaluasi serta koreksi atas hasil dan pola kerja serta arahan bagi pemangku bidang dan sektor tersebut dalam menjalankan arahan serta perintah yang jelas demi mencapai apa yang di inginkan oleh seorang pemimpin selaku pengendalinya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh masyarakat dewasa ini dalam memilih kepala daerah hingga ke tingkat pemimpin nasional / Presiden sekalipun.
Maka, bila didapati seorang calon Presiden yang merupakan mantan Gubernur namun dirasakan tidak memiliki prestasi yang dirasakan oleh publik yang dipimpinnya, atau ketika orang tersebut pernah menduduki jabatan selaku menteri namun diberhentikan Presiden oleh karena dianggap kurang cakap, bagaimana mungkin masyarakat malah ingin memilihnya sebagai Presiden pada tingkatan penguasaan sektor yang jauh lebih tinggi serta penguasaan wilayah yang berkali-kali lipat luas wilayahnya, termasuk memimpin atas seluruh hajat hidup bangsa dari total penduduk Indonesia yang digantungkan kepadanya. Tidakkah ini menjadi resiko yang akan mengancam keberlangsungan bangsa Indonesia kedepan. Dibalik sikap intoleransi yang melekat oleh para pendukungnya pula.
Apalagi kepemimpinan nasional merupakan muara dari seluruh kelangsungan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya, dimana kebijakannya mampu merubah kearah kebaikan bangsa yang dicita-citakan, namun keadaan tersebut bisa pula terjadi sebaliknya. Dimana kepemimpinan seorang Presiden juga mampu meruntuhkan harapan rakyat dan bangsa ini seutuhnya. Hal itu sebagaimana informasi yang beredar dari sederet negara-negara yang saat ini mengalami kebangkrutan atas kegagalan dari seorang Presiden yang menjadi figur pemimpin mereka. Sehingga, persoalan yang mereka hadapi semakin komplek, baik pada tingkat internal dalam negeri yang dihadapinya, maupun terhadap faktor eksternal bagi hubungan luar negeri mereka.
Bangkrutnya sebuah negara menjadi indikator penilaian bagi hengkangnya investasi asing di negara tersebut. Oleh karenanya, masyarakat harus cermat dan teliti untuk menelisik capres 2024 yang akan datang. Jangan hanya karena seiman dan asal usulnya seseorang kita dengan mudahnya memilih figur tersebut untuk didudukan sebagai Presiden tanpa melihat rekam jejaknya yang akan membahayakan tujuan dan cita-cita rakyat sepenuhnya. Jika pun jokowi dipilihkan Tuhan untuk kita saat ini, bukan berarti nasib bangsa ini kedepan dijauhkan dari tangan-tangan kita selaku pihak yang semestinya berikhtiar sebelum Tuhan menentukan. Mereka boleh saja mengatasnamakan agama dalam ajakan politik identitas sebagaimana yang mereka gerakkan. Tapi kita punya kecerdasan untuk tidak lagi dibodohi atas upaya dangkal tersebut.(Penulis : Andi Salim)
Red.
