globalcybernews.com-Medan I Keraguan Anggota Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar terhadap kualitas Meter Induk Perumda Tirta Uli Pematang Siantar belum lama ini harus ditindaklanjuti karena hal tersebut menyangkut pemakaian uang rakyat.
Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar menegaskan hal itu di Medan, Kamis, (29/1/2024) terkait keraguan kualitas pembelian meter induk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernilai Rp.5 miliar.
Dugaan rendahnya kualitas Meter induk Perumda Tirta Uli Pematang Siantar tersebut terungkap saat Anggota Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar melakukan peninjauan di Perumka Tirta Uli sekaligus menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pimpinan perumda tersebut pada Rabu, (15/11/2023) lalu.
Dalam RDP tersebut juga disebutkan bahwa wakil rakyat Kota Pematang Siantar itu menduga adanya mark up atau penggelembungan baiya pembelian Meter Induk dari luar negeri.
Karena pada saat itu pihak Perumda Tirta Uli, dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), beriinitial DP tidak dapat menunjukkan dokumen yang diminta Anggota Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar, Rini Silalahi. Bahkan, bisa saja barang tersebut Aspal (asli tapi palsu) seperti yang dilansir salah satu media online.
Pada kesempatan itu DP hanya menyodorkan dokumen ke meja Rini. Namun DP tidak dapat memperlihatkan dokumen Certificate of Origin (COO) atau Sertifikat Keaslian yang diminta politisi Partai Golkar itu. Padahal saat ditanyakan sewaktu peninjauan, dokumen itu kata DP ada, namun faktanya, tidak ada yang COO.
“Untuk itu kita minta pihak Komisi II DPRD Kota Pematang Siantar ini dapat menindaklanjuti dan mengusut pembelian barang Meter Induk yang kabarnya dibeli Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar dari luar negeri. Karena hal ini menyangkut uang negara yang berasal dari rakyat. Intinya kita tidak ingin negara dirugikan,” harapnya.
Lebih jauh Salfimi Umar menjelaskan bahwa pihaknya banyak mendapat laporan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan anggaran terhadap pembelian barang-barang di Perumda yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut).
Salfimi juga menegaskan bila terbukti Perumda Tirta Uli Kota Pematang Siantar melakukan dugaan penggelembungan anggaran, maka sebaiknya masalah ini ditingkatkan saja ke ranah hukum.
Bagaimana kelanjutan berita ini akan dijajaki lebih lanjut. (timglobalcybernews.com)
Red.
