globacybernews.com-Medan I Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar menyebutkan yang namanya pariwisata silahkan saja maju dan berkembang di kawasan Danau Toba, Parapat dan Pulau Samosir. Tapi jangan tabrak aturan garis sempadan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena dewasa ini kawasan Danau Toba dan Samosir masih menjadi primadona pariwisata di Sumatera Utara (Sumut).
“Silahkan saja pariwisata berkembang dan maju seperti harapan kita bersama. Tapi alangkah bijaksananya bila pengusaha perhotelan di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir Kabupaten Samosir bisa mematuhi ketentua yang berlaku untuk tetap memperhatian lingkungan dan garis sempadan,” tutur Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar di Medan, Jumat (2/2/2024).
Pada kesempatan itu Salfimi Umar mengaiku bahwa dewasa ini kawasan Danau Toba dan Samosir masih menjadi primadona pariwisata di Sumatera Utara (Sumut). Ia jugapernah berkunjung ke danau Toba Parapat dan Pulau Samosir dan menginap di salah satu hotel di kawasan Samosir tersebut. Ia merasa terkejut karena tidak sedikit pengusaha hotel disana yang diduga menabrak aturan atau ketentuan berlaku.
“LIhat saja garis sempadan sudah tidak jelas lagi bentuknya,” tandasnya.
Ia juga menyatakan keheranannya, kenapa pihak berkompeten seperti Bupati Toba tidak menindak pihak hotel yang diduga telah melakukan pelanggaran garis sempadan di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir.
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada pihak BWS Sumatera II, Indra Kurnia, menyatakan bahwa yang berhak memberikan keterangan untuk itu adalah Kepala BWS Sumatera II, Dr.Mohammad Firman.
Namun, kata Indra Kurnia yang merupakan salah satu Kasatker di BWS Sumatera II tersebut, Pak Mohammad Firman sedang tidak berada di tempat dan sedang mengikuti acara dalam beberapa hari ini. “Hari senin aja kemari lagi,” pintanya pada Selasa sore (6/2/2024).
Sebelumnya pihak Badan Wilayah Sungai Sumatera II PUPR Sumatera Utara (Sumut) belum lama ini membenarkan adanya dugaan penyalahgunaan yang dibuat pengusaha hotel dengan mengabaikan garis sempadan yang telah ditentukan pemerintah.
BWS Sumatera II, dalam hal ini berharap agar pengusaha hotel di kawasan Danau Toba dan Pulau Samosir tetap taat aturan. Sehingga nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Beberapa waktu lalu juga telah dilakukan Sosialisasi Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Danau Toba kepada masyarakat di Balai Data Kantor Bupati Toba pada Jumat (13/10/2023).
Pada kesempatan itu Bupati Toba, Poltak Sitorus mengharapkan masyarakat mendahulukan pengurusan ijin agar tidak terjadi penindakan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri, seperti penghentian operasional perhotelan dan lainnya. (lam)
Red.
