Globalcybernews.com, Blitar
Bupati Blitar, Rini Syarifah, kembali melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat, Senin (6/5/2024). Dalam pertemuan yang dilangsungkan dengan Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Ir. Gabriel Tribawa Mak Rini ini diterima langsung oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
Bupati Blitar yang kerap disapa Mak Rini tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dirjen PKTL atas dukungannya kepada Kabupaten Blitar dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan penggunaan kawasan hutan, dan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
Pada pertemuan ini Mak Rini menyampaikan progres pembangunan jalan Pansela (Pantai Selatan) dan pelaksanaan PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukkan kawasan hutan. Pada kesempatan ini Bupati Blitar meminta bantuan kepada Dirjen PKTL untuk kelancaran proses pelaksanaan tata batas.
“Saya berharap kita dapat bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan terkait Jalur Lintas Pantai Selatan ini. Hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran aktivitas lintas di wilayah Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Disamping itu Bupati Blitar juga meminta dukungan terkait program PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan) untuk kelancaran proses menuju pelepasan. PPTKH ini adalah salah satu upaya mewujudkan kepemilikan lahan dalam kaitan kebijakan pemerataan ekonomi masyarakat.
“Berkunjung ke pemerintah pusat kali ini adalah untuk memastikan bahwa Kabupaten Blitar mendapatkan perhatian yang sesuai dengan potensinya. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan kami memohon doa serta dukungan agar perencanaan ini dapat direalisasikan dengan baik,” terang Mak Rini.
Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Dr. Hanif Faisol Nurofiq manyambut baik atas kunjungan Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hanif Faisol N menyampaikan dukungannya demi kelancaran pembangunan Pansela termasuk proses tata batas PPKH dengan Kepala BPKHTL Yogyakarta untuk meninjau langsung kelapangan untuk ditindak lanjuti.
Sedangkan untuk PPTPKH (Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan), Dirjen PKTL akan melaksanakan pembahasan dan evaluasi lebih lanjut terkait pemanfaatan atau pengelolaan Perhutanan Sosial menyesuaikan luas hutan di Jawa. (ADV/KMF/REG)
