Global Cyber News.Com. -Santi 12. September. 2026. KANDUI, Kecamatan Gunung Timang kabupaten BARITO UTARA Provinsi Kalimantan Tengah — Pemerintah terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan Desa agar kepala Desa dan seluruh aparatur pemerintahan Desa dapat menjalankan tugas secara tertib, transparan, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui ruang konsultasi, penerangan, pembinaan, serta pendampingan hukum bagi pemerintahan Desa. Langkah ini penting agar kepala Desa memiliki pemahaman yang cukup dalam menjalankan kewenangan, melaksanakan pembangunan, memberikan pelayanan kepada Masyarakat, serta mengelola kegiatan dan keuangan Desa.
Kegiatan yang berlangsung di Kandui, Kecamatan Gunung Timang Kabupaten Barito Utara, tersebut dihadiri 16 Kepala Desa dan 16 Ketua BPD.
Para peserta mendapatkan pemaparan dari sejumlah narasumber, di antaranya Kejaksaan Kabupaten Barito Utara, Inspektorat, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Kehadiran unsur penegak hukum, pengawasan internal pemerintah, dan perangkat daerah menjadi ruang penting bagi kepala desa dan BPD untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pendampingan hukum tersebut pada prinsipnya bukan untuk membenarkan suatu kesalahan atau pelanggaran, melainkan menjadi bagian dari langkah pencegahan, pembinaan, dan penguatan pemahaman hukum.
Dengan pemahaman yang baik, kepala Desa diharapkan dapat mengambil keputusan secara hati-hati, sesuai kewenangan, serta dapat mempertanggung jawabkan setiap program yang dilaksanakan.
Hal ini menjadi penting karena kepala Desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.
Berbagai program pembangunan, pemberdayaan, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran Desa membutuhkan ketelitian Administrasi sekaligus pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Dalam konteks pembangunan Desa di Kalimantan Tengah, sinergi antara pemerintah Desa, pemerintahan kabupaten, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu terus diperkuat.
Pendampingan dan konsultasi hukum diharapkan dapat menciptakan pemerintahan Desa yang tidak hanya aktif membangun, tetapi juga tertib Administrasi, transparan, akuntabel, serta memiliki kepastian dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
GLOBAL CYBER NEWS SIAP BERSINERGI DAN MENGAWAL PEMBANGUNAN DESA
Sebagai media yang menjalankan tugas jurnalistik di wilayah Kalimantan Tengah, Global Cyber News berkomitmen untuk terus membangun sinergi dengan pemerintahan Desa dan pemerintah kabupaten dalam mengawal berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Sinergi tersebut bukan berarti media kehilangan sikap kritis. Justru melalui pemberitaan yang berimbang, berdasarkan fakta, dan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, media dapat ikut mendorong keterbukaan informasi serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengetahui perkembangan pembangunan di wilayahnya.
Global Cyber News hadir untuk mengawal kegiatan pemerintahan desa, baik kegiatan yang berskala kecil maupun besar, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasi dan informasi yang menjadi kepentingan publik.
Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mencerdaskan bangsa, memperkuat pembangunan dari Desa, serta ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia.
Global Cyber News akan terus berupaya menjadi mitra informasi bagi masyarakat dan pemerintahan, dengan tetap memegang prinsip profesionalitas, independensi, keberimbangan, serta kode etik jurnalistik.
“Apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar, itulah yang kami beritakan.”
(Abdullah – Ramni Riyadi
Global Cyber News . )
Red
