DI ANTARA NILAI MALAIKAT DAN GODAAN SETAN
Oleh : Suherman
Pemerhati Publik
Global Cyber news.com. -Kita tentu sedih ketika melihat anak bangsa sendiri terlibat dalam perbuatan keji dan mungkar.
Terlebih jika mereka adalah orang-orang yang pernah diberi kepercayaan, kehormatan, jabatan, dan tanggung jawab untuk menjaga negara.
Namun, begitulah kehidupan manusia.
Tidak ada manusia yang sepenuhnya menjadi malaikat, tetapi tidak pula setiap orang sepenuhnya menjadi setan.
Dalam diri manusia selalu ada pertarungan antara nilai-nilai kebaikan dan dorongan keburukan.
Persoalannya adalah nilai mana yang dipilih untuk mengendalikan kehidupan : kejujuran atau kebohongan, amanah atau pengkhianatan, pengabdian atau keserakahan?
Negara tidak akan kokoh hanya karena memiliki banyak orang pintar dan pejabat berpangkat tinggi. Negara membutuhkan manusia yang memiliki integritas, mampu menahan godaan kekuasaan, dan tidak menjadikan jabatan sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekayaan maupun kehormatan.
1.Pencapaian Instan, Harga yang Harus Dibayar
Ada satu hal yang perlu direnungkan: pencapaian yang diperoleh secara instan melalui jalan pintas sering kali menyimpan persoalan besar di kemudian hari.
Jabatan yang diraih melalui transaksi, kekayaan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kewenangan, atau pengaruh yang dibangun melalui manipulasi mungkin terlihat menguntungkan pada awalnya.
Namun, ketika semuanya terbongkar, yang dipertaruhkan bukan hanya kedudukan seseorang, melainkan kehormatan, keluarga, institusi, bahkan kepercayaan masyarakat.
Tidak semua pencapaian cepat itu buruk. Yang menjadi masalah adalah ketika kecepatan mengalahkan proses yang benar, ambisi mengalahkan etika, dan hasil menghalalkan segala cara.
Kita perlu membangun budaya yang menghargai proses, kompetensi, dan prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, keberhasilan yang tidak ditopang integritas sering kali hanya menjadi kemegahan sementara.
2.Sejarah Bangsa Ini Seharusnya Mengajarkan Kedewasaan
Sejarah Indonesia tidak pernah sepi dari intrik, persaingan kekuasaan, konflik kepentingan, dan pertarungan pengaruh.
Sejak masa perjuangan, masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi, bangsa ini berkali-kali menghadapi ujian dalam mengelola perbedaan dan kekuasaan.
Seharusnya pengalaman itu membuat kita semakin dewasa.
Perbedaan politik tidak perlu berubah menjadi permusuhan.
Persaingan jabatan tidak boleh mengorbankan kepentingan negara.
Kekuasaan tidak semestinya menjadi arena balas dendam atau perebutan keuntungan kelompok.
Namun, jika sejarah hanya dijadikan bahan pidato tanpa dijadikan pelajaran, kita berisiko mengulang kesalahan yang sama dengan wajah dan pelaku yang berbeda.
Negara yang besar bukan negara yang bebas dari persaingan, melainkan negara yang mampu mengelola persaingan melalui aturan, etika, dan institusi yang kuat.
3.Kasus Penyadapan: Ujian Integritas dan Kepercayaan Publik
Perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi salah satu contoh betapa seriusnya persoalan integritas dan penyalahgunaan kewenangan.
Hingga 7 November 2026, empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik menduga terdapat penggunaan sistem penyadapan tanpa prosedur dan dasar penegakan hukum yang semestinya, termasuk dugaan penghapusan data hasil penyadapan.
Perkara ini tidak boleh berhenti pada penetapan beberapa tersangka.
Penyidik telah menyatakan akan menelusuri kemungkinan adanya pihak yang memerintahkan atau mengendalikan kegiatan tersebut.
Rantai kewenangan, motif, penerima informasi, dan kemungkinan manfaat yang diperoleh harus diungkap berdasarkan bukti.
Namun, kita juga harus menghormati asas praduga tak bersalah. Status tersangka bukan putusan bersalah.
Justru proses peradilan yang terbuka dan objektif harus menjadi jalan untuk memastikan kebenaran.
Yang lebih penting, perkara ini menjadi ujian bagi institusi penegak hukum : apakah mereka berani mengungkap seluruh fakta, termasuk jika penyidikan mengarah kepada orang-orang yang memiliki pengaruh dan kedudukan tinggi?
4.Londo Ireng, Buzzer, dan Budaya Membela Kepentingan
Dalam percakapan politik, kita mengenal berbagai istilah seperti londo ireng, buzzer, penjilat kekuasaan, dan sebutan lain yang bernada negatif.
Istilah-istilah tersebut sering muncul ketika masyarakat melihat adanya orang atau kelompok yang dianggap lebih membela kepentingan penguasa daripada kepentingan bangsa.
Namun, kita harus berhati-hati agar kritik tidak berubah menjadi stigma yang membabi buta.
Tidak setiap pendukung pemerintah adalah buzzer, tidak setiap pembela kebijakan bekerja karena bayaran, dan tidak setiap orang yang berbeda pandangan merupakan musuh negara.
Persoalan sesungguhnya bukan siapa yang mendukung atau mengkritik pemerintah, melainkan apakah seseorang menyampaikan pendapat secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab.
Kritik adalah bagian penting dari demokrasi. Dukungan juga merupakan hak warga negara.
Tetapi manipulasi informasi, fitnah, serangan terhadap pihak yang berbeda pendapat, dan pembelaan terhadap penyimpangan hanya demi keuntungan kelompok merupakan ancaman bagi kualitas kehidupan demokrasi.
Jangan sampai ruang publik dipenuhi suara yang saling menjatuhkan, sementara persoalan rakyat justru tidak mendapatkan perhatian.
5.Data Integritas Menjadi Peringatan bagi Kita Semua
Kritik terhadap perilaku pejabat bukan sekadar persoalan perasaan atau ketidaksukaan politik.
Ada indikator yang perlu diperhatikan.
Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK 2025 mencatat Indeks Integritas Nasional sebesar 72,32, masih berada dalam kategori rentan terhadap korupsi.
Survei tersebut melibatkan ratusan ribu responden dan menilai sejumlah aspek, antara lain transparansi, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, integritas pelaksanaan tugas, serta perdagangan pengaruh.
Angka ini bukan bukti bahwa semua lembaga atau pejabat melakukan korupsi. Namun, ia merupakan peringatan bahwa risiko penyimpangan masih perlu ditangani secara serius.
Salah satu persoalan yang harus diperbaiki adalah kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan.
Kita memiliki undang-undang, lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, serta berbagai instrumen pencegahan korupsi.
Tetapi semua itu tidak akan cukup jika integritas manusianya lemah dan pengawasan tidak berjalan efektif.
6.Membangun Kembali Nilai Kejujuran, Integritas, dan Amanah
Kita tidak boleh menyerah pada keadaan. Perbaikan bangsa harus dimulai dari perubahan cara pandang terhadap kekuasaan dan jabatan.
Pejabat harus memahami bahwa jabatan adalah amanah, bukan hak istimewa untuk menguasai sumber daya negara.
Aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan hukum, bukan tekanan atau kepentingan.
Pengusaha harus bersaing melalui inovasi dan kemampuan, bukan kedekatan dengan penguasa.
Masyarakat pun harus berani menolak politik uang, manipulasi informasi, dan budaya membenarkan kesalahan kelompok sendiri.
Pendidikan moral juga tidak boleh berhenti pada hafalan Pancasila atau simbol keagamaan.
Nilai-nilai tersebut harus terlihat dalam perilaku sehari-hari : jujur ketika tidak diawasi, adil ketika memiliki kekuasaan, dan amanah ketika diberi kepercayaan.
Kita membutuhkan keteladanan, bukan sekadar slogan.
Kita membutuhkan sistem yang mencegah penyimpangan, bukan hanya hukuman setelah kerugian terjadi.
Penutup : Menunggu Fajar Harapan Indonesia
Bangsa ini telah melewati banyak masa sulit. Kita pernah menghadapi penjajahan, perpecahan, krisis ekonomi, konflik politik, dan berbagai ujian sejarah.
Karena itu, tidak sepatutnya kita membiarkan intrik kekuasaan, keserakahan, dan pengkhianatan amanah merampas masa depan bangsa.
Kita boleh kecewa, tetapi jangan kehilangan harapan. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan kehilangan akal sehat.
Kita boleh berbeda pandangan, tetapi jangan sampai kehilangan rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Namun, ketidaksempurnaan bukan alasan untuk membenarkan kejahatan.
Setiap orang harus berani memperbaiki diri, setiap pejabat harus mempertanggungjawabkan amanahnya, dan setiap institusi harus bersedia dikoreksi.
Semoga kesadaran itu segera tumbuh.
Semoga mereka yang sedang mengejar kekuasaan kembali mengingat tanggung jawabnya, mereka yang tergoda kekayaan kembali mengingat kejujuran, dan mereka yang memegang hukum kembali menempatkan keadilan di atas kepentingan.
Kita merindukan Indonesia yang aman, damai, adil, dan sejahtera. Indonesia yang tidak sibuk mengurus intrik elite, tetapi sungguh-sungguh mengurus kehidupan rakyatnya.
Sebab, fajar kemakmuran tidak akan datang hanya karena kita pandai membicarakan masa depan.
Ia akan muncul ketika kejujuran menjadi budaya, integritas menjadi karakter, dan amanah menjadi prinsip dalam mengelola negeri.
Red
