Global Cyber news.com. -Persoalan Etika dan Manipulasi Konstitusi
Lebih jauh, Didik menyoroti perubahan persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran.
Menurutnya, peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan institusi konstitusional negara. Ia menilai demokrasi Indonesia menghadapi persoalan serius ketika prinsip kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, dan keadilan dalam kompetisi politik tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.
Didik juga mengkritik penggunaan kekuasaan dan aparat negara yang menurutnya telah merusak prinsip netralitas dalam proses politik. Meskipun Gibran secara formal memperoleh mandat melalui pemilihan umum, Didik menilai proses yang mengantarkannya ke jabatan wakil presiden menyisakan persoalan mendasar dari sisi demokrasi dan etika politik.
Ia menegaskan bahwa kemenangan elektoral tidak otomatis menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan.
“Legitimasi elektoral bisa diperoleh dalam pemilihan umum yang legal tetapi tidak dengan sendirinya menghapus persoalan etika dalam proses memperoleh kekuasaan,” tulis Didik.
Dalam pandangannya, persoalan etika politik menjadi warisan penting dari eksperimen kekuasaan Jokowi. Keberhasilan dalam pemasaran politik dan membangun popularitas tidak selalu berjalan seiring dengan kedalaman wawasan demokrasi serta kualitas kepemimpinan.
Didik menilai Gibran kini memasuki arena kekuasaan dengan beban legitimasi politik yang berat, sementara popularitas dan pengaruh politiknya tidak sebesar ayahnya. Situasi tersebut menjadi dilema tersendiri bagi Gibran, yang harus menjalankan jabatan publik di tengah kontroversi mengenai proses politik yang mengantarkannya ke posisi tersebut.
Pada akhirnya, Didik mengingatkan bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari kemenangan dalam pemilihan umum. Demokrasi juga membutuhkan etika, kepatuhan terhadap konstitusi, netralitas institusi negara, serta kesetaraan dalam kompetisi politik.
Menurutnya, apa yang terjadi dalam perjalanan politik Gibran dan Jokowi harus menjadi pelajaran penting agar kekuasaan tidak digunakan untuk kepentingan pewarisan politik keluarga dengan mengorbankan kualitas demokrasi dan institusi negara.
Red
