Global Cyber news.com. -MUARA MELONGAI, BARITO SELATA , 11 November 2026. penyempurnaan data sensus ekonomi di RT 03, Dusun Muara Melongai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, terus berlangsung. Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa data yang dihimpun benar-benar mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berdasarkan kenyataan di lapangan.
Petugas sensus, Ibu Eti Mulyani, bersama rekan-rekan setimnya turun langsung melakukan pendataan ulang sekaligus pemetaan wilayah RT 03. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki akurasi data masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengelompokan kondisi ekonomi maupun tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Namun, di tengah proses pendataan tersebut, muncul sejumlah catatan kritis mengenai metode, parameter pertanyaan, serta cara membaca kondisi ekonomi masyarakat. Persoalan ini menjadi perhatian karena data yang kurang tepat berpotensi memengaruhi penilaian terhadap kondisi kesejahteraan warga.
KULKAS RUSAK BUKAN UKURAN KESEJAHTERAAN
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan, Ramni Riyadi, menyampaikan kritik terhadap pola pendataan yang berpotensi menghasilkan kesimpulan keliru apabila hanya berpedoman pada jawaban kepemilikan barang atau aset tanpa memeriksa kondisi sebenarnya.
Menurutnya, kepemilikan suatu barang tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seseorang memiliki kemampuan ekonomi yang baik.
Dalam diskusi dan pengecekan di lapangan, Ramni memberikan contoh sederhana mengenai pertanyaan kepemilikan kulkas, tanah, dan kebun.
“Kalau petugas bertanya, ‘Punya kulkas?’ Jawabannya punya. Tetapi kulkas itu barang lama, peninggalan masa lalu, dan sekarang kondisinya hampir rusak. Ditanya lagi, ‘Punya tanah?’ Dijawab ada. Ditanya, ‘Punya kebun?’ Dijawab ada. Padahal itu cerita masa lalu. Sekarang kebunnya mungkin sudah tidak dikelola, tidak menghasilkan, atau bahkan sudah tidak lagi menjadi sumber penghidupan keluarga tersebut,” ungkap Ramni.
Ia menegaskan bahwa pendataan ekonomi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang memiliki barang atau aset. Petugas juga perlu memperhatikan kondisi fisik barang, nilai guna, produktivitas, status kepemilikan atau penguasaan, serta manfaat ekonominya bagi rumah tangga.
Sebab, barang yang masih tercatat sebagai milik seseorang belum tentu masih berfungsi atau memberikan kontribusi nyata terhadap kehidupan ekonominya.
STATUS “WIRASWASTA” ATAU “SWASTA” DI KTP TIDAK OTOMATIS MENUNJUKKAN KELUARGA MAMPU
Selain persoalan kondisi aset, Ramni juga menyoroti cara membaca kolom pekerjaan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), khususnya status “wiraswasta” atau “swasta”.
Menurutnya, banyak warga di tingkat akar rumput yang memiliki keterangan pekerjaan wiraswasta atau swasta pada KTP, tetapi dalam kenyataan hidupnya bukan pengusaha sukses, pemilik modal, pegawai tetap, ataupun pekerja kantoran dengan penghasilan pasti setiap bulan.
“Sebenarnya ini bukan pekerja yang punya harta, punya duit, pegawai, ataupun bekerja di perusahaan. Wiraswasta di akar rumput itu bisa saja buruh harian kasar—dua hari bekerja, satu minggu menganggur. Dari mana sudut pandang pemerintah menetapkan mereka masuk dalam kategori desil keluarga mampu hanya karena melihat status ‘swasta’ atau ‘wiraswasta’ tertulis di KTP? Dari mana logikanya?” tegas Ramni.
Ia menyayangkan apabila label pekerjaan dalam dokumen kependudukan dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai kemampuan ekonomi seseorang.
Status pekerjaan secara administratif tidak selalu menggambarkan kestabilan pendapatan, kepastian pekerjaan, kepemilikan modal, maupun kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga.
Karena itu, kondisi pekerjaan warga harus diperiksa secara nyata, termasuk apakah mereka memiliki pekerjaan tetap, bekerja berdasarkan panggilan, menjadi buruh harian lepas, atau justru lebih sering menganggur karena tidak tersedianya pekerjaan.
Penilaian tingkat kesejahteraan semestinya tidak dilakukan hanya berdasarkan tulisan dalam KTP, melainkan melalui keseluruhan kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga.
PENGELUARAN LEBARAN TIDAK BISA DIJADIKAN PATOKAN KEMAMPUAN EKONOMI
Persoalan lain yang menjadi perhatian Ramni adalah parameter pengeluaran pada hari raya, khususnya Lebaran.
Menurutnya, pengeluaran pada momen tertentu tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari selama satu tahun.
“Coba lihat realitas di lapangan. Untuk memenuhi kebutuhan makan selama satu bulan saja, bagaimana kondisi keluarga tersebut, khususnya warga muslim yang menjalani kehidupan sehari-hari dengan keterbatasan ekonomi?
Kalau menjelang Lebaran ditanya menghabiskan biaya berapa, jawabannya mungkin Rp300 ribu. Tetapi kalau kebetulan saat itu ada uang, bisa saja mencapai Rp1 juta. Apakah pengeluaran pada hari raya itu otomatis menunjukkan bahwa keluarga tersebut mampu secara ekonomi? Tentu tidak. Pengeluaran hari raya sangat bergantung pada kondisi keuangan dan ketersediaan uang pada saat itu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kemampuan seseorang mengeluarkan uang untuk kebutuhan hari raya tidak boleh langsung disimpulkan sebagai gambaran kesejahteraan rumah tangga sepanjang tahun.
Pengeluaran sesaat harus dipahami berdasarkan konteksnya. Bisa saja keluarga tersebut mengumpulkan uang jauh-jauh hari, menggunakan tabungan, meminjam uang, atau mengurangi kebutuhan lain demi memenuhi kebutuhan hari raya.
Oleh sebab itu, penilaian ekonomi harus melihat pendapatan rutin, kestabilan pekerjaan, kecukupan pangan, jumlah tanggungan keluarga, beban utang, kondisi tempat tinggal, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
SENSUS HARUS MEMBACA REALITAS, BUKAN SEKADAR MENCATAT JAWABAN
Ramni menegaskan bahwa kritik tersebut bukan dimaksudkan untuk menyalahkan petugas sensus yang sedang menjalankan tugas di lapangan.
Sebaliknya, masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi agar proses pendataan semakin teliti, objektif, dan tidak terjebak pada formalitas administratif.
Petugas lapangan memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan dapat menemukan berbagai kondisi nyata yang terkadang tidak cukup dijelaskan melalui pertanyaan standar atau keterangan dalam dokumen kependudukan.
Karena itu, diperlukan verifikasi terhadap kondisi barang, status penguasaan aset, produktivitas kebun, fluktuasi penghasilan buruh harian, hingga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pendataan juga perlu memberikan ruang kepada responden untuk menjelaskan kondisi sebenarnya agar setiap jawaban tidak ditafsirkan secara keliru.
Jangan sampai seseorang dinilai mampu hanya karena masih memiliki kulkas yang sudah rusak, pernah mempunyai kebun yang sekarang tidak menghasilkan, memiliki KTP dengan keterangan wiraswasta padahal bekerja sebagai buruh serabutan, atau mampu mengeluarkan uang sesaat ketika Lebaran, sementara kenyataan kehidupan sehari-harinya justru masih jauh dari kata sejahtera.
DATA KESEJAHTERAAN HARUS AKURAT DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN
Global Cyber News memandang bahwa revisi pendataan ekonomi di RT 03 Dusun Muara Melongai merupakan momentum penting untuk memperbaiki kualitas data masyarakat.
Data yang akurat bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintahan. Data tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan, penentuan sasaran program perlindungan sosial, serta memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam konteks ini, prinsip objektivitas, transparansi, ketelitian, dan verifikasi lapangan harus menjadi perhatian utama.
Instansi penyelenggara pendataan diharapkan memberikan ruang terhadap masukan masyarakat serta memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan dan penyempurnaan data dilakukan berdasarkan keadaan sebenarnya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi riil warga, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk memberikan penjelasan dan mengajukan koreksi melalui mekanisme yang tersedia.
Jangan sampai warga yang sebenarnya berada dalam kondisi ekonomi rentan justru dirugikan akibat penilaian yang hanya berpatokan pada kepemilikan aset secara administratif, status pekerjaan dalam KTP, ataupun pengeluaran pada waktu tertentu.
DARI MUARA MELONGAI, MENGAWAL KEBENARAN DATA MASYARAKAT
Pada akhirnya, sensus dan pendataan ekonomi harus mampu menggambarkan kehidupan masyarakat secara utuh.
Sensus bukan sekadar menghitung apa yang tertulis di KTP atau apa yang pernah dimiliki seseorang pada masa lalu. Lebih dari itu, pendataan harus mampu membaca bagaimana seseorang menjalani kehidupan, memperoleh penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, dan bertahan dengan kemampuan ekonomi yang benar-benar dimilikinya hari ini.
Global Cyber News akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya warga RT 03 Dusun Muara Melongai, agar proses pendataan kesejahteraan berjalan secara objektif, adil, dan berpijak pada kenyataan di lapangan.
Sebab, data yang benar akan menjadi dasar kebijakan yang benar. Sebaliknya, data yang keliru berpotensi melahirkan keputusan yang tidak tepat bagi masyarakat.
Penulis: Ramni Riyadi
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
