Global Cyber news.com. -BARITO SELATAN — Setelah dilaksanakannya rangkaian penyuluhan dan edukasi hukum bagi kepala desa serta aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Barito Selatan, Kepala Biro (Kabiro) Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan, Ramni Riyadi, menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala desa, perangkat desa, dan pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa.
Peringatan tersebut ditujukan agar seluruh aparatur pemerintahan desa benar-benar memahami bahwa Dana Desa dan seluruh anggaran yang bersumber dari keuangan negara merupakan amanah rakyat yang wajib dikelola secara transparan, akuntabel, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Ramni Riyadi, setelah berbagai penyuluhan dan edukasi hukum diberikan, setiap aparatur desa seharusnya semakin memahami tanggung jawab serta konsekuensi hukum dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran desa.
Dengan demikian, alasan tidak mengetahui aturan tidak boleh terus-menerus dijadikan pembenaran apabila ditemukan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran.
«”Camkan baik-baik, kami hadir bukan untuk menjadi musuh pemerintahan desa. Justru kami ingin menjadi mitra kontrol sosial dan rekan kolaborasi dalam membangun desa. Pintu komunikasi dan kemitraan selalu terbuka.
Namun, apabila ada pihak yang memilih menutup diri, menghindari transparansi, atau menghalang-halangi tugas jurnalistik, tentu kami akan menjalankan fungsi pers sesuai ketentuan hukum. Saya tidak akan mundur dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Tidak ada alasan untuk takut menyuarakan kebenaran,” tegas Ramni Riyadi dari kediamannya di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.»
PINTU KEMITRAAN TERBUKA, FUNGSI KONTROL SOSIAL TETAP BERJALAN
Sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, Global Cyber News memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi informasi, pendidikan, kontrol sosial, serta menyampaikan aspirasi masyarakat.
Kehadiran Global Cyber News di enam kecamatan wilayah Kabupaten Barito Selatan bukan untuk mencari-cari kesalahan aparatur desa, melainkan untuk ikut mengawal pembangunan, memperjuangkan keterbukaan informasi publik, dan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Namun, kemitraan tidak berarti media harus menutup mata terhadap persoalan yang ditemukan di lapangan.
Apabila terdapat dugaan penyimpangan Dana Desa, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan anggaran, pembangunan yang tidak sesuai spesifikasi, laporan pertanggungjawaban yang patut dipertanyakan, ataupun dugaan penyalahgunaan kewenangan, Global Cyber News akan melakukan penelusuran jurnalistik secara profesional.
Ramni Riyadi menegaskan bahwa setiap informasi yang diperoleh akan dikumpulkan, diverifikasi, dikonfirmasi kepada pihak terkait, dan apabila diperlukan disampaikan kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum.
«”Jangan menganggap media akan diam ketika menemukan persoalan yang menyangkut uang rakyat. Jika ada dugaan penyelewengan Dana Desa, kami akan mengawal persoalan tersebut sampai memperoleh kejelasan. Kami siap menyampaikan hasil penelusuran dan bukti pendukung kepada Bupati, Gubernur, inspektorat, maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku,” tambahnya.»
DANA DESA ADALAH UANG RAKYAT, BUKAN MILIK PRIBADI
Dana Desa bukanlah hak pribadi kepala desa maupun perangkat pemerintahan desa. Anggaran tersebut merupakan instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang harus digunakan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa.
Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran digunakan, kegiatan apa yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh warga.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintahan desa yang bekerja dengan benar. Sebaliknya, transparansi justru menjadi perlindungan bagi aparatur desa yang menjalankan tugas sesuai aturan.
Global Cyber News juga mengingatkan bahwa setiap pihak yang memberikan informasi kepada media harus memperoleh ruang yang layak, sementara setiap pihak yang diberitakan tetap memiliki hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
LANDASAN HUKUM PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA
Komitmen pengawasan tersebut berlandaskan sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 3 mengenai fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menjamin kemerdekaan pers serta hak pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengenai peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan serta kritik.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya, sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan pembangunan desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengatur asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
Penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan tetap menjadi kewenangan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan serta alat bukti yang sah.
DARI MUARA MELUNGAI, UNTUK INDONESIA
Peringatan ini merupakan bentuk komitmen moral dan profesional Ramni Riyadi sebagai Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan, yang menjalankan tugas jurnalistik sekaligus mengawal aspirasi masyarakat hingga wilayah pedalaman.
Global Cyber News mengajak seluruh kepala desa dan aparatur pemerintahan desa di enam kecamatan Kabupaten Barito Selatan untuk membangun kemitraan yang sehat dengan pers.
Tidak perlu takut kepada media apabila pemerintahan dijalankan dengan benar. Tidak perlu menghindari wartawan apabila penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Pers bukan musuh pembangunan. Pers adalah mitra demokrasi yang memiliki tanggung jawab mengawasi jalannya kepentingan publik.
Namun, satu hal harus dipahami bersama: uang rakyat harus kembali untuk kesejahteraan rakyat.
GLOBAL CYBER NEWS — DARI MUARA MELUNGAI, UNTUK INDONESIA.
Red
