globalcybernews.com, Kota Blitar-,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar kembali menunjukkan keseriusannya dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan menyelenggarakan Rapat Paripurna pada Jumat malam, 13 Juni 2025. Bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Blitar, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Adi Santoso, S.P., serta dihadiri oleh Wali Kota Blitar Syauqul Muhhibin, para anggota dewan, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan unsur Forkopimda.
Agenda utama rapat kali ini mencakup pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda mengenai Penyelenggaraan Perpustakaan.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua DPRD Adi Santoso menjelaskan bahwa Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Ia menegaskan bahwa DPRD akan menelaah realisasi anggaran serta mengevaluasi efektivitas program-program yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, salah satu juru bicara dari Komisi DPRD yang berasal dari Fraksi Golkar menyoroti pentingnya Raperda Penyelenggaraan Perpustakaan. Menurutnya, perpustakaan saat ini telah berkembang menjadi pusat informasi, edukasi, dan digitalisasi yang penting dalam mendorong kemajuan literasi masyarakat.
Selain membahas dua Raperda tersebut, rapat juga mendengarkan tanggapan resmi Wali Kota Blitar atas berbagai masukan DPRD terkait pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Dalam penyampaiannya, Wali Kota Syauqul Muhhibin menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menjalin sinergi dengan DPRD demi memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami sangat menghargai setiap masukan dari DPRD dan akan menjadikannya bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja ke depan. Peningkatan kualitas pembangunan yang merata dan inklusif akan menjadi prioritas kami,” tutur Wali Kota.
Rapat Paripurna ini ditutup dengan keputusan untuk melanjutkan pembahasan kedua Raperda ke tahap selanjutnya di tingkat komisi. Dengan demikian, proses legislasi akan terus berjalan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku.
Rangkaian kegiatan ini mencerminkan sinergi positif antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang terbuka, responsif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.(reg)
