globalcybernews.com, Kabupaten Blitar
Komisi II DPRD Kabupaten Blitar menggelar rapat kerja membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi II pada Senin (25/08/2025) dengan dua sesi pembahasan.
Sesi pertama dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Lutfi Azis, ST, didampingi wakil ketua, sekretaris, serta anggota Komisi II. Dalam kesempatan tersebut, Komisi II menghadirkan perangkat daerah terkait, yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar.
Agenda rapat difokuskan pada sinkronisasi rancangan KUA dan PPAS 2026, dengan penekanan pada pentingnya konsistensi perencanaan anggaran sesuai kebutuhan di lapangan, optimalisasi pendapatan daerah, serta pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, menyampaikan bahwa salah satu isu utama yang dibahas adalah prediksi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
“Hari ini kita rapat kerja dengan Bapenda dan BPKAD, temanya adalah pendapatan daerah. Dana transfer dari pusat diperkirakan turun, sehingga belanja 2026 harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka, perlu ditopang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) non-pajak,” jelas Suwito.
Ia menambahkan, Komisi II mendorong Bapenda agar tidak menaikkan pajak bumi dan bangunan, melainkan mencari terobosan pendapatan baru, salah satunya melalui usaha kesehatan perusahaan daerah dengan perencanaan bisnis jangka panjang.
Selain itu, efisiensi belanja juga menjadi perhatian utama. Anggaran diharapkan lebih pro masyarakat dengan fokus pada pemerataan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor pertanian.
“Yang penting, belanja diarahkan agar lebih efisien dan bermanfaat untuk masyarakat, terutama untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga realisasi pertanian,” imbuhnya.
Rapat Komisi II ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan digelar berikutnya.
