Global Cyber News.Com. –JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bentuk respons terhadap berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mendengar serta memperhatikan suara masyarakat yang selama beberapa bulan terakhir menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi program unggulan tersebut. Di tengah besarnya harapan masyarakat terhadap MBG sebagai instrumen pembangunan sumber daya manusia, evaluasi dan koreksi dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan program tetap berada pada jalurnya.
“Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang responsif dengan melakukan koreksi terhadap BGN. Langkah ini mencerminkan kesediaan Presiden mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan program prioritas negara berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa,” ujar Bamsoet di Jakarta, Jumat (5/6/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menegaskan, pergantian pimpinan di BGN harus dijadikan pengingat bagi seluruh aparatur negara agar senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kepatutan dalam menjalankan tugas. Setiap program pembangunan harus dijalankan dengan orientasi pelayanan publik, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Melalui koreksi pada BGN, Presiden juga sedang mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tidak menyalahgunakan program prioritas negara. Jangan ada yang mengatasnamakan kepentingan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kepercayaan publik harus dijaga melalui kinerja yang transparan dan akuntabel,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, pelaksanaan program dengan skala sangat besar seperti MBG memang tidak terlepas dari berbagai tantangan. Mulai dari distribusi makanan yang harus menjangkau wilayah perkotaan hingga daerah terpencil, pengawasan kualitas pangan, pengelolaan anggaran, hingga kesiapan sumber daya manusia di lapangan. Karena itu, evaluasi dan perbaikan secara berkala merupakan bagian penting untuk memastikan tujuan program tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
“Yang jauh lebih penting dari pergantian pimpinan adalah terbangunnya budaya kerja yang mengedepankan kearifan, kepatutan, dan tanggung jawab dalam memanfaatkan setiap anggaran serta fasilitas negara. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program prioritas untuk mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik,” urai Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menambahkan, selain pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan, kasus hukum yang menyeret sejumlah pimpinan BGN harus diproses secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Mantan pimpinan BGN yang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum, proses hukumnya harus berjalan secara profesional, objektif, dan terbuka. Jangan sampai ada kesan bahwa program yang sangat baik ini tercoreng oleh ulah segelintir oknum. Penegakan hukum yang tegas akan memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah serius menjaga integritas program MBG,” pungkas Bamsoet. (*)
Red
