Catatan Ekonomi :
Bambang Soesatyo,
Anggota Wantimpres RI/Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/ Ketua Komisi III DPR RI ke-7/ Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)
Global Cyber news.com. -Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya berusaha tumbuh, tetapi mulai menata ulang sumber pertumbuhannya. Di tengah perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, serta tekanan perdagangan internasional, Indonesia tetap menjaga stabilitas sekaligus memperkuat fondasi menuju kemandirian ekonomi.
Ukuran paling dasar dari keberhasilan itu terlihat pada pertumbuhan ekonomi. Tahun 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2024 sebesar 5,03 persen. Memasuki 2026, momentumnya berlanjut: pertumbuhan mencapai 5,61 persen pada triwulan I dan 5,29 persen pada triwulan II. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi domestik, investasi, dan belanja pemerintah tetap bekerja sebagai mesin ekonomi nasional.
Capaian tersebut penting karena pertumbuhan ekonomi bukan sekadar angka statistik. Pertumbuhan berarti aktivitas usaha bergerak, lapangan kerja tercipta, daya beli terjaga, dan kepercayaan terhadap masa depan ekonomi tetap hidup. Pemerintahan Prabowo–Gibran menghadapi tuntutan besar: menjaga ekonomi tetap tumbuh tanpa mengorbankan stabilitas harga, disiplin fiskal, dan ketahanan eksternal. Sejauh ini, arah kebijakannya menunjukkan keseimbangan yang cukup baik.
Di bidang investasi, pemerintah berhasil menjaga Indonesia tetap menjadi tujuan yang menarik. Pada semester pertama 2026, realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, serta menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Angka ini telah memenuhi 49,5 persen target investasi nasional tahun 2026. Ini adalah sinyal penting bahwa dunia usaha masih percaya pada prospek Indonesia.
Yang lebih penting, investasi mulai diarahkan bukan hanya untuk mengejar nilai nominal, melainkan untuk memperkuat struktur ekonomi melalui hilirisasi. Investasi hilirisasi pada semester pertama 2026 mencapai Rp300,1 triliun, atau hampir 30 persen dari total investasi nasional. Hilirisasi mineral—mulai dari nikel, bauksit, tembaga, hingga besi baja—membuka jalan agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi eksportir bahan mentah.
Inilah perubahan cara pandang yang patut diapresiasi. Negara yang kaya sumber daya tidak boleh puas hanya menjual isi perut buminya. Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri, industri harus tumbuh, teknologi harus masuk, dan tenaga kerja Indonesia harus memperoleh manfaat yang lebih besar. Hilirisasi bukan kebijakan jangka pendek; ia adalah jalan panjang untuk membangun kedaulatan ekonomi.
Di sisi perdagangan, kinerja ekspor juga tetap positif. Nilai ekspor Indonesia sepanjang Januari–Agustus 2026 mencapai US$193,64 miliar, meningkat 4,74 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah dinamika pasar global yang tidak mudah, capaian ini mencerminkan daya tahan sektor produksi nasional dan kemampuan pelaku usaha Indonesia mencari ruang di pasar internasional.
Stabilitas harga pun masih terjaga. Inflasi September 2026 tercatat 3,28 persen secara tahunan, masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5±1 persen. Pengendalian inflasi memang tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri, terutama terkait harga pangan dan biaya hidup masyarakat. Namun, stabilitas ini menunjukkan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia tetap bekerja di tengah tekanan eksternal.
Dua tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran pada akhirnya harus dibaca sebagai fase peletakan fondasi. Belum semua persoalan selesai. Produktivitas, kualitas pekerjaan, pemerataan investasi, biaya logistik, kepastian hukum, serta penguatan UMKM masih membutuhkan perhatian serius. Tetapi arah besarnya telah terlihat: pertumbuhan harus lebih berkualitas, investasi harus menciptakan pekerjaan, sumber daya alam harus memberi nilai tambah, dan negara harus hadir menjaga kepastian bagi pelaku usaha.
Ekonomi yang kuat bukan ekonomi yang hanya tumbuh di laporan. Ekonomi yang kuat adalah ekonomi yang memberi rasa aman kepada rakyat, kepastian kepada pengusaha, pekerjaan kepada generasi muda, dan kepercayaan kepada dunia bahwa Indonesia tidak sekadar pasar besar, tetapi kekuatan besar.
Dua tahun pertama telah memberi modal yang cukup. Tiga tahun berikutnya harus digunakan untuk memastikan bahwa fondasi itu benar-benar menjelma menjadi kemakmuran yang dirasakan lebih luas oleh seluruh rakyat Indonesia.
Red
