Global Cyber News.Com|Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan, dengan pertimbangan kondisi makro dan fiskal untuk tahun 2022, maka kata kunci untuk tema RKP 2022 yaitu: Kemiskinan, Lapangan Kerja, UMKM, dan Industri. Dengan memperhatikan kata kunci tersebut, usulan Tema RKP 2022 yaitu “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif”. Usulan tema ini telah disampaikan kepada Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, untuk mendapatkan arahan dan persetujuan.
RKP Tahun 2022 juga akan melanjutkan 7 prioritas pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Sementara, terdapat 10 major project yang berkaitan langsung dengan tema RKP tahun 2022, yaitu: Transformasi Digital (Infrastruktur, pemanfaatan, dan enabler), Peningkatan Peran UMKM, Kawasan Industri dan 31 Smelter, Pengembangan 10 Destinasi Wisata, Food Estate, Energi Terbarukan, Major Project di Wilayah Papua, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Sistem Kesehatan Nasional, dan Ibu Kota Negara.
Menteri Suharso menambahkan, melalui sinergi antar semua stakeholder terutama antara pemerintah pusat dan daerah, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5,4 – 6,0 persen, tingkat pengangguran terbuka menurun pada tingkat 5,5 – 6,2 persen, rasio gini antara 0,376 – 0,378, penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sebesar 26,8 – 27,1 persen, Nilai Tukar Petani pada tingkat 102 – 104, dan nilai tukar nelayan pada tingkat 102 – 105.
“Dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, diharapkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat pada tingkat 74,21, dan tingkat kemiskinan menurun pada tingkat 8,5 – 9,0 persen,” ucapnya.
Rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Bappenas yang diselenggarakan tahun ini merupakan momentum yang tepat untuk mewujudkan sinergi Pusat – Daerah sesuai arahan Bapak Presiden. Sebagaimana telah diketahui bersama, bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dilaksanakan melalui pendekatan penyusunan RKP secara holistik, tematik dan terintegrasi secara spasial.
“Oleh karena itu, saya harap Pemerintah Daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas nasional di masing-masing provinsi. Susun prioritas pembangunan di daerah sesuai dengan isu serta permasalahan yang dianggap prioritas. Kapasitas fiskal kita terbatas,” ujar Kepala Bappenas.
Menteri Suharso menambahkan, Pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan alokasi Dana Perimbangan di dalam membangun daerah. Kepala Bappeda Provinsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat terkait perencanaan untuk mencermati pelaksanaan prioritas nasional di daerah serta pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) agar sinergi dengan program-program prioritas dari K/L untuk mendukung prioritas nasional tersebut.
Menteri Suharso menekankan kembali pentingnya sinergi antara semua tingkat pemerintahan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan. Visi, Misi, dan Sasaran dalam RPJM Nasional 2020 – 2024 adalah tujuan bernegara dalam jangka menengah 5 tahun yang harus dicapai oleh semua tingkat pemerintahan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
Minggu, 7 Februari 2021
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas
Red.
