Global Cyber News.Com|Salah satu prestasi buatan Susi Pujiastuti semala 5 tahun menjabat Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 270 kasus penyelundupan benih lobster. Prestasi Susi Pujiastuti ini dicata wartawan Kompas.Com,
Rabu, 9 Oktober 2019)
Artinya, ketika benih lobster tidak boleh diekspor oleh pengusaha Indonesia, maka para nelayan penangkap benur hingga para pengepul dan pengusaha eksportir jadi terpaksa bermain curang.
Tentu saja perlakuan curang itu — kalau saja mau ditelusik –tidak beehenti disitu, sebab masih banyak para aktor lain yang juga ikut bermain atau menikmati manfaat dari kecurangan berantai karena kerang ekspor benur tadi yang disumbat oleh Menteri KKP.
Setidaknya mulai dari nelayan penangkap benur, pengepul hasil tangkapan benur itu hingga eksportir yang harus ditangkap pun mungkin juga telah dijadikan sumber duit tersendiri. Sebab selama ini nyaris tidak ada berita dan cerita tentang sejumlah aktor dari drama ekspor benur ilegal itu yang terdengar di pengadilan. Jika pun ada itu hanya terjadi pada para nelayan penangkap benur karena merasa susah yang mendera mereka jadi semakin susah hidupnya lantaran terpaksa menangkap benur sekedar untuk memenuhi keperluan hidup mereka bersama keluarga.
Maraknya ekspor benih lobster ilegal ini jelas sangat meyakinian bila permintaan pasar benur di dunia sungguh besar diburltuhkan. Bahkan nilai ekonomisnya pun aduhay menggiurkan.
Lalu mengapa pemerintah tak melegalkan penangkapan benur dan membuka kran impor untuk komoditi laut kita yang melimpah ruah itu ?
Inilah misteri dari drama berseri dari benur yang membuat berbagai pihak teegila-gila merengkuhnya. Termasuk transaksi di laut maupun pantai dari drama benur itu hingga di terminal maupun bandara dan pelabuhan laut yang kecil maupun yang besar.
Penangkapan para eksportir benur ilegal ini dilakukan oleh KKP, Polri, TNI Angkatan Laut, maupun Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Info dari Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP, mengungkapkan hingga bulan Oktober 2019 terdapat sebanyak 63 kasus penyelundupan yang berhasil digagalkan. Oada 2018 terdapat 75 kasus penyelundupan yang juga digagalkan. Lalu 2017 ada t 77 kasus benur penyelundupan digagalkan.
Tetapi pada tahun 2016 hanya terdapat 45 kasus penyelundupan digagalkan. Dan pada 2015 lebih sedikit lagi jumlahnya hanya 10 kasus penyelundupan yang digagalkan.
Jadi ada trend meningkat dari tahun ke tahun Ikhwal kasus ekspor benur ilegal yang dilakukan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bila kasus ekspor benur ilegal di negeri kita memang nyaman-nyaman saja dilajukan seperti trend peningkatan kasus korupsi yang semakin meningkat pula di Indonesia.
Lantas apanya yang salah. Kok kasus ekspor benih lobster ilegal jadi terus meningkat jumlahnya seperti korupsi. Sungguhkah ada sindikat besar yang ikut bermain hingga izin impor bibit lobster ini harus tetap dipertahankan ?
Atas dasar realita inilah, drama berjilid dari kisah bibit lobster yang tidak berpihak pada nelayan penangkap benur serta mengorbkan pemasukan devisa yang pasti tidak kecil bagi negara ini jadi terkesan sangat ganjil.
Padahal, jika penangkapan dan ekspor benih lobster dilegalkan oleh pemerintah, bukan saja kaum nelayan
Cerita ekspor ilegal bibit lobster seperti drama panjang yang melibatkan banyak tokoh maha penting hingga bisa berjilid-jilid pun terkesan kolosal. Narasinya tidak pernah akan usai, selama keran impor itu belum dibuka dan dibenahi cara maupun aturan mainnya yang jelas. Lantaran aktor-aktor baru akan terus bermunculan. Karena memang bibit lobster itu mempunyai daya magnit penyedot uang yang tidak terbatas.(Jacob Ereste)
Jakarta, 7 Mei 2021
Red.
