Global Cyber News.Com|Deli Serdang (10/06): Jajaran Pimpinan DPRD Deli Serdang, diantaranya Ketua DPRD Deli Serdang dan Ketua Komisi D yang membidangi masalah kesehatan, menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam. Dalam pertemuan di Ruang Ketua DPRD Deli Serdang, Kamis (09/06) tersebut, pimpinan DPRD Deli Serdang mendiskusikan upaya-upaya untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Deli Serdang.
Menurut data yang disampaikan BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, saat ini di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 56 persen penduduknya telah terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diantaranya ada sebanyak 175.119 penduduk atau sembilan persen yang didaftarkan oleh Pemkab Deli Serdang dengan kontribusi pembiayaan dari APBD Kabupaten Deli Serdang.
Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang, Zakky Shahri menuturkan, pihaknya siap berkolaborasi dengan Bupati Deli Serdang dan jajarannya serta dengan BPJS Kesehatan untuk mewujudkan UHC di Kabupaten Deli Serdang.
“Anggaran yang dibutuhkan harus dialokasikan dengan tepat sasaran. Bantuan iuran itu perlu dipastikan diperuntukkan bagi masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan,” ujarnya saat berbincang dengan jajaran BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, didampingi Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Deli Serdang, Thomas Darwin Sembiring.
Dalam kesempatan tersebut, Zakky juga menyampaikan perlunya upaya-upaya untuk meningkatkan pelayanan bagi peserta JKN di kabupaten Deli Serdang. Diantaranya dengan memperbaiki proses rujukan pasien agar lebih merata dan tidak terjadi penumpukan di suatu fasilitas kesehatan tertentu sehingga dikhawatirkan mempengaruhi kualitas pelayanannya, serta sistem pembatasan jumlah kunjungan yang dapat dilayani di Kantor Cabang BPJS Kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam, Nur Eva Parindury menjelaskan, sejak mulai digulirkan pada 1 Januari 2014, program JKN secara nasional terus berkembang baik dari sisi kepesertaan, fasilitas kesehatan yang bermitra, hingga angka pemanfaatan oleh masyarakat. Dari aspek kapasitas penyelenggaraan program, Eva juga menerangkan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memberi kemudahan akses dan layanan administrasi kepada peserta JKN, dengan mengembangkan layanan berbasis digital berbasis teknologi, misalnya melalui Aplikasi Mobile JKN, pelayanan melalui Aplikasi Whatsapp (Pandawa), dan lainnya.
Adapun mengenai sistem rujukan dalam program JKN, Eva menjelaskan bahwasanya model yang diterapkan adalah rayonisasi, dimana sistem tersebut telah memperhitungkan aspek pemerataan dan kepastian layanan bagi peserta JKN. Adapun mengenai pembatasan jumlah pengunjung yang dapat dilayani di kantor cabang BPJS Kesehatan, Eva mengatakan bahwa hal tersebut merupakan prosedur standar untuk menjamin dilaksanakannya protokol kesehatan yang diterapkan BPJS Kesehatan sejak ditetapkannya pandemi Covid-19 dengan tujuan untuk memnbatasi pertemuan tatap muka, yang mana sampai saat ini masih berlaku.
“Mengenai akses pelayanan, BPJS Kesehatan telah mengembangkan sistem layanan non tatap muka yang dapat memudahkan peserta JKN. Masyarakat dapat mengakses layanan secara digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan Pandawa di nomor 08118165165, Care Center 165, tanpa perlu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan, sehingga pelayanan kepada peserta tidak sampai terganggu karena pemberlakuan pembatasan antrian,” pungkas Eva.
Perihal upaya untuk mewujudkan UHC di Kabupaten Deli Serdang, Eva menuturkan bahwa pihaknya terus berkolaborasi dengan jajaran Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder yang terkait.
“Kami yakin dengan komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait dengan program JKN, bersama-sama kita dapat mewujudkan UHC di Kabupaten Deli Serdang,” tuturnya. (bpjskes-kclbp)
Red.
