globalcybernews.com -Intelektualitas tidak cukup bagi seorang pemimpin bila tidak memiliki ketangguhan spiritualitas sehingga bisa menggenapkan bobot integritas dirinya untuk mengayomi, melindungi dan membela rakyat kecil dari penindasan dalam bentuk apapun dari siapapun. Sebab hanya dengan begitu seorang pemain bisa dirasakan nyata keberpihakannya kepada rakyat.
Intelektualitas bagi seorang pemimpin diperlukan untuk mengatasi berbagai persoalan yang lebih bersifat duniawi. Sedangkan Spiritualitas bagi seorang pemimpin guna mensinkronkan pemikiran yang akan diwujudkan dalam suatu kebijakan (keputusan) yang harus selalu diorientasikan demi dan untuk orang banyak. Karena itu ambisi pribadi tidak bisa kedepankan, apalagi kemudian harus memonopoli kebijakan publik yang akan dirasakan langsung oleh rakyat atau masyarakat luas.
Jadi keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas akan sangat menentukan integritas — dari sikap pribadi — seorang pemimpin yang mampu menjelaskan program kerjanya untuk orang banyak yang akan merasakan dampaknya yang baik maupun dampaknya yang buruk, sehingga harus menjadi pilihan yang terbaik dari pilihan pilihan yang terburuk. Sedangkan Spiritualitas bagi seorang pemimpin diperlukan agar dapat memahami lebih jauh suasana kebatinan dari rakyat banyak, sehingga apa yang dilakukan dapat memperoleh dukungan yang penuh serta ikhlas sebagai bagian dari rasa tanggung jawab bersama dalam berbangsa dan bernegara.
Melalui pemahaman intelektualitas dan spiritualitas, seorang pemimpin akan sadar dan mampu memahami bahwa membangun bangsa dan negara tidak bisa dilakukan sendiri oleh negara melalui pemerintah sehebat apapun. Sebab yang hendak dibangun itu adalah bangsa yang juga memiliki sah negara seperti makna yang terkandung dalam naskah proklamasi bangsa Indonesia yang memerdekakan diri untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang ingin terbebas dari segala bentuk penjajahan, guna mewujudkan kesejahteraan umum dengan upaya mengurus anak-anak terlantar dan fakir miskin untuk sesegera mungkin mencerdaskan kehidupan melalui pendidikan.
Karena itu bentuk dari pelaksanaan Pemilu merupakan bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa — yang demokratis, jujur dan adil dengan suasana damai, tanpa niat curang. Artinya, tidak boleh sedikitpun menerabas aturan yang telah disepakati bersama seperti yang tertuang dalam peraturan maupun perundang-undangan.
Itu sebabnya, masalah buruk yang dilakukan Mahkamah Konstitusi hingga Komisi Pemilihan Umum yang mengubah tata cara debat Capres dan debat Cawapres telah mencederai demokrasi dan menjadi contoh terburuk bagi pendidikan untuk rakyat yang sangat mengharap Pemilu menjadi bagian dari upaya membangun peradaban manusia yang lebih baik dan lebih bermartabat.
Dimensi spiritualis seorang pemimpin diperlukan untuk menjadi perisai dirinya dalam upaya menjaga etika, moral sehingga berakhlak mulia meski tidak harus setara dengan Nabi, cukuplah mendekati perilaku Wali. Hingga sikap culas, arogan dan semena-mena menggunakan fasilitas negara dapat terkontrol, apalagi kemudian memperalat aparatur negara atas kekuasaan yang sedang berada dalam genggamnya.
Karena itu idealnya sosok seorang pemimpin yang mumpuni itu mutlak harus memiliki kemampuan spiritualitas yang baik, intelektualitas yang cukup sehingga integritasnya yang genap. Maka itu atas dasar semua itu, debat Capres dan debat Cawapres menjadi penting untuk masyarakat guna menakar kualitas dan kapasitas dari kepemimpinan Capres dan Cawapres yang kelak akan menata 282 juta rakyat dan negeri kita yang maha luas dan maha kaya sumber alam dan lingkungannya agar tidak sampai tergadaikan untuk kepentingan segelintir orang saja. Karena negara ini adalah milik bersama segenap kita, sebagai anak bangsa Indonesia.
Banten, 4 Desember 2023
Red
