globalcybernews.com -Pertemuan Forum Negarawan ke 10 mengusung tema “Pembangunan Berbasis Negara Kepulauan Menuju Indonesua Berlian 2045” diurai oleh Ir. Son Diamar., M.Sc., Ph.D dengan harapan untuk menjadi bekal bagi pemimpin penyelenggara negara Indonesia berikutnya pada tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk mendorong segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis geografis sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.
Tema negara kepulauan terkait erat dengan Hari Nusantara yang bertepatan dengan “Deklarasi Juanda” pada 13 Desember 2002 di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta yang mengedepankan konsep dasar membangun budaya bahari. Karena sejak Perjanjian Gianti, pihak Belanda melarang pribumi membuat kapal dan melarang untuk melakukan perdagangan antar pulau.
Larangan dari pihak Belanda itu, karena kapal laut dapat digunakan untuk perang dan berdagang, hingga menjadi ancaman dan pesaing bagi VOC. Padagal budaya untuk menanfaatkan, mengelola dan memelihara laut sangat penting dikembangkan. Indonesia sendiri sangat layak menjadi pusat riset kelautan tropika terkemuka di dinia, karena potensinya yang sangat luar biasa banyak.
Sektor kelautan yang paling potensial adalah perikanan hingga mampu untuk menghasilkan 64 juta ton setiap tahun. Dalam bidang pelayaran, Indonesia pernah terpuruk hingga 50 persen akibat dari keberadaan kapal milik asing yang melayani angkutan di dalam negeri. Hanya untuk itu, Indonesia harus membayar jasa kapal asing ini tak kurang 100 triliun setiap tahun.
Berikutnya adalah wisata bahari yang sering disebut “endless wonder”, “extraordinary beauty” dan “tropical heaven”, minimal bisa dikembangkan menjadi kawasan wisata kelautan berklas dunia. Dan pemanfaatan angkutan di laut dapat menggunakan armada tradisional khas nusantara.
Kecuali itu, sumber energi dan sumber mineral semakin banyak bisa ditemukan di laut kita, kata Son Diamar meyakinkan tentang potensi laut yang cukup besar itu. Dan yang tidak kalah penting dari semua itu adalah perlu dikembangkan pertahanan dan keamanan yang sesuai dengan geografi Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu sebagai negara kelautan terluas di dunia, idealnya Indonesia sudah memiliki lembaga penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut.
Karenanya untuk mendukung pembangunan berbasis geografis negara kepulauan menuju negara berlian tahun 2045, diperlukan “reformasi sejati” dengan menata kembali sistem kebijakan negara.
Diskusi Forum Negarawan yang i berlangsung setiap tanggal 11 setiap bulan berakhir hingga petang di Rumah Al Jazera, Kawasan Polonia, Jakarta ini cukup mendapat sambutan hangat dari sejumlah penanggap diantaranya dari Prof.Dr. Ir. Abimanyu Takdir Alamstah, Dipl., M.Sc, dari Archipelagic Spatial Planning Universitas Indonesia, Prof. Didin Damanhuri, Guru Besar IPB, Nur Rachman Oerip, manran Dubes Belgia, Uni Suvyet dan Vietnam serta sejumlah negara tetangga yang lain, Komjen Dharma Pongrekun, yang masih aktif di Kepolisian Negara RI, Dokter Latifauziah, pengamat nyamuk Wolbachia yang sedang meresahjan warga masyarakat sampai hari ini, Ir. Sayuti Asyathri, mantan anggota parlemen yang cukup banyak melahirkan Undang-undang bagi negeri ini, Marsda Bastari, purnawirawan TNI AU yang kritis dan memiliki perspektif budaya dan keagamaan yang luas.
Sedangkan Sri Eko Sriyanto Galgendu yang dikenal sebagai Wali Spiritual Nysantara berkenan menutup acara dengan membaca doa dalam bahasa bumi. Dan tampak hadir juga sejumlah aktivis pergerakan seperti Aji Saka, Ustan Ahmad, Zulkifli Ekomey, Herry dan Herman Medan, Jo Marbun serta sejumlah aktivis lain.
Polonia, 11 Desember 2023
Red
