Global Cyber News.Com. -Kalimantan kembali dihadapkan pada persoalan yang berulang: kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, tekanan ekonomi, hingga persoalan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang turut menghambat aktivitas masyarakat.
Di tengah kondisi tersebut, keresahan dan kekecewaan masyarakat semakin terdengar. Warga di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah dan daerah lainnya mempertanyakan sejauh mana negara hadir ketika masyarakat di tingkat tapak harus berhadapan langsung dengan dampak krisis lingkungan dan sosial.
Suara kritik juga disampaikan sejumlah tokoh dan representasi masyarakat, termasuk pandangan yang disuarakan oleh Kornelis. Kritik tersebut menyoroti respons pemerintah yang dinilai belum cukup menyentuh akar persoalan dan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak.
KETIKA KEKAYAAN ALAM MELIMPAH, MENGAPA RAKYAT MASIH TERBEBANI?
Kalimantan dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Hutan, lahan, hasil bumi, pertambangan, perkebunan, dan berbagai komoditas telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi nasional.
Namun, bagi sebagian masyarakat di daerah, muncul pertanyaan mendasar: apakah manfaat dari kekayaan tersebut telah dirasakan secara adil oleh masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan wilayah eksploitasi?
Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi, masyarakat di lapangan yang pertama kali merasakan dampaknya. Mereka harus berhadapan dengan kualitas udara yang memburuk, terganggunya aktivitas sehari-hari, serta kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai asap. Di balik kabut yang menyelimuti permukiman, terdapat pertanyaan lebih besar mengenai tata kelola lingkungan, pengawasan terhadap aktivitas usaha, perlindungan masyarakat, dan tanggung jawab negara.
KRITIK TERHADAP ARAH KEBIJAKAN
Sebagian suara masyarakat menilai pemerintah perlu melihat persoalan Kalimantan bukan hanya dari sisi pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga dari perspektif keselamatan ekologis serta kesejahteraan masyarakat.
Kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun muncul dalam konteks tersebut. Pemerintah dituntut menunjukkan langkah yang lebih konkret dalam menghadapi persoalan lingkungan dan krisis yang dirasakan masyarakat di daerah.
Bagi masyarakat, kehadiran pemerintah tidak cukup hanya terlihat dalam bentuk instruksi, rapat koordinasi, atau pernyataan resmi. Yang ditunggu adalah tindakan nyata yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Apabila terdapat aktivitas korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, masyarakat menginginkan proses penegakan hukum yang transparan dan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEADILAN EKOLOGIS BUKAN SEKADAR RETORIKA
Krisis lingkungan di Kalimantan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan.
Pemulihan ekosistem, terutama kawasan yang mengalami kerusakan, perlu menjadi bagian penting dari kebijakan jangka panjang. Perlindungan terhadap masyarakat adat dan warga lokal juga tidak boleh dipisahkan dari pembahasan mengenai pengelolaan sumber daya alam.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan udara yang bersih ketika bencana asap terjadi. Mereka membutuhkan sistem yang mampu mencegah persoalan yang sama berulang setiap tahun.
Karena itu, tuntutan terhadap pemerintah sesungguhnya sederhana: hadir ketika rakyat membutuhkan, lindungi masyarakat yang terdampak, tegakkan aturan terhadap pelanggaran, dan pastikan pengelolaan kekayaan alam memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat daerah.
KALIMANTAN BUKAN SEKADAR LUMBUNG SUMBER DAYA
Kalimantan bukan sekadar wilayah yang menyediakan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nasional.
Di balik hutan, tambang, perkebunan, sungai, dan kekayaan alamnya, terdapat masyarakat yang memiliki kehidupan, hak, dan masa depan yang harus dilindungi.
Rakyat Kalimantan tidak semestinya hanya hadir dalam statistik produksi dan pertumbuhan ekonomi. Suara mereka juga harus menjadi bagian penting dalam menentukan bagaimana tanah, hutan, dan sumber daya alam dikelola.
Kabut asap yang kembali dirasakan masyarakat seharusnya menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan bukan sekadar persoalan musiman. Ia berkaitan dengan tata kelola, pengawasan, penegakan hukum, kesehatan masyarakat, dan keadilan pembangunan.
Sudah saatnya suara dari daerah didengar secara serius.
Kalimantan tidak meminta diperlakukan sebagai anak emas. Masyarakat hanya menginginkan agar tidak ada anak tiri dalam pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
Sebab kekayaan alam yang besar seharusnya berjalan seiring dengan kehidupan rakyat yang aman, sehat, dan sejahtera. Opini Publik Kalimantan Indonesia (Tim Red)
