Global Cyber news.com. -MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
GLOBAL CYBER NEWS
LAPORAN INVESTIGASI KHUSUS
Portal Berita Teraktual, Tajam, dan Terpercaya
TANGGAL PUBLIKASI: Jumat, 13 November 2026
PUKUL: 07.30 WIB
WILAYAH LIPUTAN: Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah
ADA APA DENGAN PAK JAROT? KABIRO GCN PERTANYAKAN MEKANISME PEMBAGIAN DAN PENARIKAN KARTU RUMAH/HUMA BETANG SEJAHTERA DI BINTANG ARA
MUARA MELUNGAI, BARITO SELATAN — Program bantuan kesejahteraan masyarakat melalui Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera di wilayah pedalaman Kabupaten Barito Selatan menjadi perhatian serius Global Cyber News.
Berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran lapangan yang dilakukan Kepala Biro Global Cyber News (GCN) Barito Selatan, Ramni Riyadi, ditemukan sejumlah persoalan dan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak-pihak terkait, khususnya mengenai mekanisme pendataan, pembagian, serta penarikan kembali kartu bantuan di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang menerima kartu, melainkan menyangkut transparansi, ketepatan sasaran, dan kepastian hak masyarakat yang membutuhkan.
- KARTU SUDAH DIBERIKAN, KEMUDIAN DITARIK KEMBALI: ADA APA DENGAN MEKANISMENYA?
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian GCN adalah pengalaman rekan jurnalis kami, Pak Yancot, yang sebelumnya menerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
Perlu ditegaskan bahwa status seseorang sebagai jurnalis tidak serta-merta menghilangkan haknya sebagai warga negara untuk memperoleh bantuan pemerintah, sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria penerima yang telah ditetapkan.
Namun, persoalan muncul ketika kartu yang telah diberikan tersebut kemudian ditarik kembali dengan alasan data penerima akan dipelajari atau diperiksa ulang.
Kondisi ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar:
- Siapa yang menetapkan Pak Yancot sebagai penerima kartu?
- Berdasarkan data dan kriteria apa kartu tersebut diberikan?
- Siapa yang memerintahkan atau memutuskan penarikan kembali kartu tersebut?
- Apakah terdapat berita acara atau penjelasan tertulis mengenai penarikan kartu?
- Apakah proses verifikasi dilakukan sebelum kartu dibagikan kepada masyarakat?
GCN juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Saudara Jarot, yang disebut sebagai petugas lapangan dalam proses distribusi kartu tersebut.
Dalam komunikasi yang dilakukan, Jarot menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui secara jelas mengenai pembagian kartu tahap kedua.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diterima tim GCN, di wilayah Desa Saing Paken terdapat 40 kartu yang disebut telah dibagikan pada tahap kedua.
Perbedaan informasi tersebut perlu diklarifikasi oleh instansi penyelenggara agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai pelaksanaan program.
Pertanyaan GCN sederhana: apabila kartu tahap kedua sudah dibagikan di wilayah tertentu, bagaimana mekanisme penetapan penerimanya di Desa Bintang Ara dan Muara Melungai?
- PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA HARUS TERBUKA
GCN memandang bahwa program bantuan pemerintah tidak boleh menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Apabila kartu telah diserahkan kepada seseorang, kemudian ditarik kembali karena alasan verifikasi, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai dasar dan prosedurnya.
Verifikasi data merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan bantuan sosial. Namun, proses tersebut harus dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan kepastian, sementara proses pendataan dan distribusi bantuan tidak dapat dijelaskan secara terbuka.
GCN meminta Pemerintah Desa Bintang Ara dan instansi terkait memberikan penjelasan mengenai:
- Kriteria dan persyaratan penerima bantuan.
- Jumlah penerima di Desa Bintang Ara dan Dusun Muara Melungai.
- Mekanisme penetapan dan verifikasi penerima.
- Tahapan pembagian kartu.
- Prosedur apabila kartu yang sudah diserahkan harus ditarik kembali.
Keterbukaan informasi bukan ancaman bagi pemerintah. Sebaliknya, keterbukaan merupakan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- RAMNI RIYADI TEGASKAN: HAK MASYARAKAT PEDALAMAN HARUS DIKAWAL
Kepala Biro Global Cyber News Barito Selatan, Ramni Riyadi, yang berdomisili langsung di Dusun Muara Melungai, menegaskan bahwa dirinya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai program pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang.
“Walaupun dalam menjalankan fungsi pengawasan saya menghadapi berbagai tanggapan, kritik, bahkan mungkin ketidaksukaan dari pihak tertentu, saya tidak akan berhenti mencari kebenaran. Setiap kegiatan yang menggunakan uang pemerintahan dan menyangkut hak masyarakat pedalaman harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan terus mencari informasi, melakukan konfirmasi, dan mengawal persoalan ini sampai mendapatkan kejelasan,” tegas Ramni Riyadi.
Menurutnya, masyarakat pedalaman tidak boleh menjadi kelompok yang hanya menerima keputusan tanpa memperoleh penjelasan.
Setiap program kesejahteraan harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi kriteria, bukan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.
- LANDASAN HUKUM DAN HAK KONTROL SOSIAL PERS
Pelaksanaan fungsi jurnalistik dan pengawasan sosial memiliki landasan hukum, antara lain:
A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Pasal 3 ayat (1): Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- Pasal 4 ayat (3): Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
- Pasal 6: Pers nasional berperan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan melakukan pengawasan terhadap berbagai kepentingan umum.
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-undang ini memberikan landasan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan, termasuk informasi mengenai kebijakan dan penyelenggaraan program pemerintah, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan oleh undang-undang.
Dengan demikian, GCN mendorong agar informasi mengenai mekanisme program Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera dapat dijelaskan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
- LANGKAH INVESTIGASI LANJUTAN GLOBAL CYBER NEWS
Untuk memperoleh kejelasan dan menghindari kesimpangsiuran informasi, GCN Barito Selatan akan melakukan langkah-langkah berikut:
- Meminta klarifikasi resmi kepada Pemerintah Desa Bintang Ara mengenai proses pendataan dan penetapan penerima Kartu Rumah/Huma Betang Sejahtera.
- Meminta penjelasan kepada Saudara Jarot mengenai perannya dalam proses distribusi kartu dan informasi pembagian tahap kedua.
- Meminta keterangan dari pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai dan Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan mengenai mekanisme serta kriteria program.
- Meminta penjelasan mengenai informasi 40 kartu yang disebut telah dibagikan di Desa Saing Paken.
- Mengawal agar masyarakat yang memenuhi persyaratan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan program.
GCN juga membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Saudara Jarot, Pemerintah Desa Bintang Ara, Pemerintah Kecamatan Gunung Bintang Awai, serta instansi penyelenggara program.
PENEGASAN REDAKSI
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai siapa yang memegang atau kehilangan sebuah kartu.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan apakah pendataan dilakukan dengan benar, apakah penerima ditetapkan berdasarkan kriteria yang sah, dan apakah masyarakat memperoleh pelayanan secara adil.
Bantuan pemerintah adalah program untuk kepentingan masyarakat. Karena itu, prosesnya harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Global Cyber News akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang kepada seluruh pihak untuk menyampaikan keterangan.
Kami tidak sedang mencari musuh. Kami sedang mencari kejelasan.
Dari Muara Melungai, untuk Indonesia.
PENULIS:
RAMNI RIYADI
Kepala Biro Global Cyber News Kabupaten Barito Selatan
Berdomisili di Dusun Muara Melungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan.
PT GLOBAL CYBER NEWS
www.globalcybernews.com
